CIREBON – Satuan pendidikan keagamaan non formal seperti Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA), belum sepenuhnya mendapatkan perhatian dari pemerintah.
Agar mendapatkan apresiasi dan perhatian dari pemerintah, Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPR RI Dapil Jawa Barat (Jabar) VIII dari PPP, Muhammad Shofy menilai dan menekankan bahwa MDTA, majelis taklim, tajug atau musala penting dan harus terus diperjuangkan. Karena selama ini, menurutnya, belum sepenuhnya tersentuh.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan memeringati Maulid Nabi SAW dan Haul Jam’iyah Kaula Muda, di halaman Madrasah Raudlatul Muta’alimin Desa Warujaya, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, Senin (9/10/2023) malam.
Kata pria yang juga disapa Gus Shofy ini, partainya masih tetap memperjuangkan tiga hal. Yakni Iman, Islam dan Ihsan. Bahkan, kata dia, PPP juga menjadi salah satu partai di perlemen yang mengantarkan UU Pesantren ditetapkan pada 2019 lalu.
Dengan demikian, setelah munculnya UU Pesantren itu, Ponpes, madrasah, majelis taklim, tajug-tajug harus mendapatkan perhatian dari pemerintah, meskipun belum menyeluruh. Dan sampai sekarang masih perlu dikawal. Apalagi madrasah diniyah yang hanya mengandalkan patungan dari para wali murid.
“Seharusnya, pemerintah harus hadir di madrasah diniyah, pemerintah juga harus hadir di majelis taklim, di tajug-tajug dan seterusnya,” kata Gus Shofy.
Putra Pengasuh Ponpes KHAS Kempek Cirebon, KH Muhammad Musthofa Aqiel ini menjelaskan, jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah formal, tentu sangatlah jauh, sebab sekolah-sekolah sudah sejak dulu diperhatikan pemerintah. Kesejahteraannya telah dijamin oleh pemerintah.
“Maka, perjuangan kita yakni madrasah-madrasah diniyah harus setara dengan sekolah-sekolah dan mendapatkan apresiasi dari pemerintah,” kata Gus Shofy.
Dilanjutkannya, hal itu perlu diperjuangan melalui suara-suara para kiai, suara-suara ulama di parlemen. Hal itu juga sejalan dengan tekad dan semangat ayahnya yang juga menjabat Ketua Majelis Syariah PPP. Menurutnya, sudah saatnya memperjuangkan amal ma’ruf nahi munkar lewat konstitusional.
“Khususnya suara PPP terus dan konsisten memperjuangkan amal ma’ruf nahi munkar melalui konstitusional atau parlemen,” pungkasnya. (Kim)